Text

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Dokter Dalam Tindakan Aborsi

---

Kewenangan Hukum bagi Dokter yang melakukan tindakan aborsi secara umum sudah diatur secara eksplisit dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Permenkes No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medik dan akibat Perkosaan. Terdapat pembatasan kewenangan dokter yang akan melakukan aborsi akibat perkosaan, yakni batasan umur kehamilan yang diperbolehkan 6 minggu. Semua kewenangan di atas diberikan dengan syarat dokter yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan sehingga mempunyai sertifikat kompetensi tentang tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban hukum bagi dokter yang melakukan tindakan aborsi dengan tidak memenuhi persyaratan, dapat dijerat hukum secara pidana, perdata, maupun administrasi. Dokter akan dipidana apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, melawan hukum, dan melakukan kesalahan. Ancaman pidana pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (1 miliar). Akan tetapi, jika hakim menggunakan KUHP (lexgeneralis), maka ancaman yang diterapkan, sepertiga lebih berat daripada orang awam yang melakukannya.

---

Ketersediaan

2385DB402

Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Ciamis (D-III Kebidanan 402)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

341.481 MAR p

Penerbit

Pekalongan : Penerbit NEM., 2021

Deskripsi Fisik

x, 132 hlm.; 15,5 x 23 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-623-423-328-5

Klasifikasi

341.481

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Hukum
Pertanggungjawaban Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dr. Maryati, S.ST., MARS., M.H.

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar